Minggu ini selain dihebohkan dengan Rapermen Konten Multimedia juga dihebohkan soal Nikah siri. Kenapa heboh, kabarnya sedang disiapkan RUU Hukum Materil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang akan mempidana para pelaku nikah siri dan para pelaku kawin kontrak. Untuk beritanya sendiri silahkan lihat liputan HukumOnline dan PrimairOnline.

Sebenarnya dari sisi judul saja RUU tersebut agak aneh, kalau hukum materil tentang perkawinan sebenarnya sudah ada di KUHPerdata, HOCI, dan juga UU Perkawinan. Perasaan saya sih ini seperti kodifikasi hukum perkawinan untuk para penganut Agama Islam, karena jurisdiksi dari Pengadilan Agama hanya untuk para penganut Islam di Indonesia. Jadi pemeluk agama lain tidak akan terjerat dengan Rancangan UU ini. Saya rasa UU ini akan menggantikan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karena saya bahannya RUUnya tidak ada, maka saya hanya akan mencermati beberapa peristilahan menurut UU yang berlaku saat ini. Defisini dari perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 Inpres No 1 Tahun 1991 adalah ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”, Jadi maksud dari Pasal ini adalah syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan hukum agamanya dari para Pelaku perkawinan tersebut. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyatakan ”Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Maka dari kedua ketentuan ini, fungsi pencatatan bukanlah yang menentukan sahnya perkawinan atau tidak namun menjelaskan fungsi administratif yang harus dilakukan oleh negara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, barangsiapa yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp7.500. Ketentuan ini juga berlaku untuk pejabat pencatat pernikahan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencatat pernikahan seseorang yang telah didaftarkan.

Dari titik ini, sebenarnya apa yang disebut “nikah siri” adalah sah sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum Islam yang berlaku. Nah kalau memang mau dipidanakan maka saran saya syarat sahnya perkawinan harus diubah yaitu tidak hanya dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya tetapi juga wajib untuk dicatatkan. Tanpa perubahan itu maka pemidanaan terhadap para pelaku nikah siri dan kawin kontrak hanya seperti lelucon yang nggak penting.

Meski demikian beberapa ketentuan dalam WvS kita juga masih bisa diberlakukan meski hanya untuk salah satu pelaku yang kondisinya terikat dengan perkawinan

Saya sendiri nggak tahu apabila pasangan tersebut sama – sama tidak terikat perkawinan, landasan untuk menikah sirinya apa? Namun jika salah satunya terikat perkawinan biasanya karena takut untuk menempuh prosedur resmi untuk melakukan poligami yang memang berat itu

Nah saya sih dalam posisi menolak upaya kriminalisasi yang berlebihan seperti kasus nikah siri ini

Filed under: Lain-Lain

Baca Selengkapnya, http://usahamakmur.net/cariduit